Survei FSGI: 8,27 persen guru menolak divaksinasi

by -6 views

Guru belum mengikuti sosialisasi cenderung tidak bersedia mengikuti vaksinasi

Jakarta (PKomplek) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan bahwa hasil survei mengenai persepsi guru atas program vaksinasi COVID-19 didapati sebesar 8,27 persen guru menolak untuk divaksinasi.

“Survei diikuti oleh 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,73 persen guru bersedia divaksinasi dan 8,27 persen guru menolak divaksinasi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung dalam paparan survey singkat tentang “Persepsi Guru Atas Program Vaksinasi” secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, jika data itu ditelusuri lebih lanjut maka yang tidak bersedia divaksin adalah guru yang berasal dari luar Jawa, pada jenjang SMA/SMK/MA dan rentang usia di bawah 50 tahun.

“Guru yang tidak bersedia divaksin cenderung memiliki alasan khawatir dengan efek samping vaksinasi dan ragu dengan kualitas vaksin,” katanya.

Menurut dia, bila ada guru yang belum divaksin, ditambah siswa yang juga belum divaksin maka herd immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit terbentuk.

Herd immunity terbentuk jika 70 persen kekebalan kelompok terbentuk,” ucapnya.

Sementara untuk guru yang bersedia divaksin, Fahriza mengatakan, dikarenakan agar memiliki kekebalan tubuh dan aman jika pembelajaran tatap muka (PTM) jadi dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti.

Dalam kesempatan itu, Fahriza memberi rekomendasi, diantaranya pemerintah diminta untuk meningkatkan sosialisasi vaksinasi kepada guru, terutama di luar Jawa.

Baca juga: Wapres: Tak ada alasan untuk tolak vaksin COVID-19

Baca juga: PBNU tolak tegas kampanye anti-vaksin COVID-19

“Guru-guru yang belum mengikuti sosialisasi cenderung tidak bersedia mengikuti vaksinasi bagi guru,” katanya.

Ia mengharapkan vaksinasi kepada guru dapat membantu kebuntuan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Jika masih banyak guru yang menolak untuk divaksinasi tentu pelaksanaan PTM di bulan Juli masih diragukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti meminta dinas pendidikan di daerah untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk mensosialisasikan program vaksinasi kepada guru, termasuk ke murid.

“Ada keraguan sebagian guru, ragu pada kualitas vaksin dan takut efek sampingnya, berarti harus ada yang menjelaskan ini dari dinas kesehatan,” ucapnya.

Baca juga: Menurut Wamenkes belum ada sanksi bagi yang menolak vaksin

Baca juga: Sleman akan beri sanksi bagi yang menolak vaksin COVID-19

 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © PKomplek 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *